Jakarta, (variabanten.com)-Tak disangka, seminggu jelang pemilu, Jokowi dihantam badai kritik dari puluhan kampus di Indonesia. Civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi secara bergantian menyatakan sikap dan menyuarakan kecaman terhadap pemerintah Jokowi yang dinilai kian menyimpang dari jalur demokrasi yang telah susah payah diritis pada era Reformasi ini.
Mereka menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi dan pengerahan aparat dalam proses demokrasi demi perebutan kekuasaan. Mereka juga menyesalkan pernyataan kontradiktif Jokowi soal keberpihakan pejabat publik dalam kampanye politik. Civitas akademika berbagai universitas menyimpulkan: Jokowi terang-terangan menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Protes kencang untuk Jokowi itu hanya selang seminggu setelah gelontoran bansos oleh pemerintah menuai kontroversi. Berbagai macam bansos ditebar jelang pemilu. Bansos itu pun diperpanjang sampai Juni 2024—bulan pencoblosan kedua bila pilpres memasuki putaran kedua.
Pengamat politik Rocky Gerung ikut merespons gelombang petisi untuk Jokowi termasuk dari akademisi UGM. Dia juga heran dengan pernyataan Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana. Menurut dia, omongan Ari Dwipayana soal orkestrasi narasi politik kepentingan elektoral terkesan menyudutkan gelombang kritik sivitas akademika dari sejumlah kampus. Padahal, salah satu pihak yang mengkritik adalah guru besar UGM yang notabene Jokowi almamater kampus tersebut.(*/Fais).
Comments are closed